GANJAR LANGSUNG JAPRI MENPANRB UNTUK PERJUANGKAN STATUS GURU HONORER DI JAWA TENGAH

SEMARANG- Penghapusan honorer menjadi polemik di kalangan masyarakat dan juga para pemimpin dan pejabat.

Pemerintah pusat diminta untuk menata dan mengkaji ulang jika benar-benar ingin menghapus honorer tahun 2023 ini.

Jumlah honorer yang mencapai jutaan di seluruh Indonesia benar-benar akan menjadi masalah besar kalau honorer dihapus tahun 2023 ini.

Bahkan banyak juga Kepala Daerah yang tidak setuju dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut.

Salah satu yang menolak adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang meminta pemerintah pusat melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut.

Tidak main-main, saking pedulinya dengan honorer, Ganjar langsung melakukan komunikasi jalur pribadi (japri) kepada Menteri PANRB, Azwar Anas.

“Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” kata Ganjar.

Ganjar menyampaikan beberapa pesan, terutama soal ASN sampai kebijakan penghapusan tenaga honorer.

Misalnya saja soal ASN, Ganjar meminta untuk MenpanRB mengubah metode perekrutan PPPK dengan tidak menggunakan tes potensi akademik tapi lebih memaksimalkan skill yang sesuai dengan formasi.

“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” ujar Ganjar.

Ganjar juga berpesan agar Menteri Azwar Anas bisa berpihak kepada ASN yang berprestasi dan kompeten dengan memberikan reward serta memberikan kesempatan untuk menduduki jabatan tertinggi di instansi.

“Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng, dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap kita kasih reward, kita promo, kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi. Tapi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif,” tegasnya.

Khusus untuk honorer, Ganjar meminta untuk penghapusan honorer ini jangan terlalu tergesa-gesa.

Karena melihat fakta di lapangan, masih banyak Provinsi di daerah Indonesia yang membutuhkan jasa tenaga honorer.

Beberapa daerah mengalami yang namanya kekurangan pegawai ASN, sehingga mempekerjakan pegawai honorer untuk mengisi kekurangan tersebut.

“Maka saran saya di-review dulu,” ujar Ganjar. 

Tweet