 |
| sidang tahunan dpr mpr. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman |
"Selain target-target makro ekonomi, seharusnya disampaikan pula target tingkat kemiskinan dan pengangguran harus berapa persen. Kita menjadi aneh mengapa ini tidak juga disinggung di pidato Presiden," ujar Ekonom Indef Fadhli Hasan saat konferensi pers di Kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/8).
Dia curiga, ini berhubungan langsung dengan tidak dirilisnya data mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat baik angka pengangguran dan kemiskinan yang biasa dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) tiap Juli. Data yang dipaparkan BPS pada bulan Juli merupakan hasil analisa dan penelitian yang dilakukan pada Maret.
"Kemudian hasilnya diumumkan BPS pada Juni, Juli atau Agustus. Karena itu akan menjadi bahan pidato Presiden di DPR. Nah, tahun ini pengecualian. BPS belum menyampaikan kepada publik tentang perkembangan data itu. Apakah ini ditunda atau disembunyikan atau menunggu persetujuan pemerintah," tudingnya.
Direktur Indef Enny Sri Hartati memprediksi, BPS belum melansir data tingkat kesejahteraan masyarakat lantaran terjadi penurunan.
"Dugaan kuatnya karena telah terjadi penurunan indikator kesejahteraan masyarakat selama satu tahun terakhir," tutur Enny.
Penurunan tersebut tercermin dari inflasi bahan pangan yang melonjak tajam sehingga berimplikasi terhadap daya beli masyarakat. Menurut data BPS pada Juli 2015, terjadi inflasi makanan mencapai 8,28 persen secara year on year.
"Itu berdampak turunnya daya beli masyarakat yang tercermin dari penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari kuartal I 2015 sebesar 5,1 persen menjadi 4,9 persen di kuartal II 2015," ucapnya.
Baca Juga:
0 Response to "Aneh, Kenapa Jokowi Tak Sebutkan Angka Kemiskinan & Pengangguran Saat Pidato"
Post a Comment