Gatot Galau, Dan Hebohkan Sosmed Dari Update Status Facebooknya

Status Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengundang cemooh para netizen, insert: Gatot Pujo Nugroho di tahan KPK

LihatDulu.info - Curahan hati (curhat) Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho di media sosial menuai kontroversi usai ditahan KPK sebagai tersangka, pasalnya para netizen malah mencemooh pernyataan yang dilontarkan di akun Facebooknya Kamis (6/8/2015) kemarin.

Seperti yang disampaikan Leriadi Napol warga Binjai dalam akunnya, dia mengku sakit hati tidak mendapat perhatian, usai Gatot duduk di kursi Gubernur padahal mereka dan tim kampanye di Binjai sudah bersusah paya menghimpun suara buat kemenangannya.

"Saya saja sekretaris Tim kampanye ganteng di binjai, saat ganteng menang tidak ada di kumpulkan tim kampanye di kab / kota saat ganteng di umumkan KPU menang, minimal dikumpulkan di suatu tempat dgn ucapan terima kasih kpd tim yg telah bekerja keras..bukan uang yg kami harapkan tp ucapan terima kasih tdk dilaksanakan pak gatot..makasih."

Sementara itu akun Edy Wibowo menambahkan, "Ini bukan cobaan. Tp hukuman atas perbuatan nya sndri. Siapa menabur dia akan menuai. Kasihan blh2 saja. Tp liat dulu org gmn yg perlu dikasihani."

Tidak semua orang membully pernyataannya itu, sebagian malah prihatin dengan penahanan Gatot bersama istri mudanya Evy Susanti terkait kasus suap majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Medan.

Ini disampaikan langsung Yusnizar Husein dalam akunnya, "Saya justru sedih banget pak, apalagi wktu lihat anak bapak di tv, ketemu bapak sekejab aja, sedih dan haru saya. Yang sabar ya pak, Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan ummat Nya.."

Sebelumnya akun Facebook atas nama Gatot Pujo Nugroho melakukan update status, Kamis kemarin. Foto profil pada akun tersebut adalah gambar Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengenakan baju putih dengan aksen batik di bagian tengah dan peci hitam.

Adapun status yang tertulis di dinding akun Gatot Pujo Nugroho sekitar pukul 15.40 WIB adalah, "Janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaramu, karena jika demikian, Allah akan merahmatinya dan malah memberimu musibah."

Banyak yang meragukan akun tersebut palsu, namun saat masa kampanye pemilihan Gubernur Sumut dan wakilnya 2013 lalu akun ini sering digunakan untuk memberikan pesan positif pasangan calon yang dipanggil dengan Ganteng (Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi) kepada para netizen.

Hingga kini, status Gatot tersebut sudah mendapatkan 976 like, 358 komentar, dan 69 share.

Jaksa Agung Minta Bukti
Jaksa Agung HM Prasetyo meminta bukti atas tudingan ada unsur politis di balik pengusutan dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Sumatera Utara. Prasetyo juga menegaskan pengusutan kasus korupsi itu tetap dilaksanakan di Kejaksaan.

Pernyataan Prasetyo itu disampaikan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa pengusutan dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumut sarat muatan politis. "Unsur politis di mananya?" ujar Prasetyo.

"Jangan praduga begitu lah, buktikan saja. Tidak ada unsur politis ataupun unsur lain apapun kecuali unsur hukum," imbuhnya.

Rumor bahwa unsur politis mewarnai kasus bansos di Pemprov Sumut muncul, karena latar belakang parpol pihak-pihak terkait. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho merupakan kader PKS sedangkan wakilnya, Tengku Erry Nuradi, merupakan kader Partai Nasdem.

Jaksa Agung juga kader Partai Nasdem. Dia melepaskan jabatannya di partai ketika ditunjuk menjadi Jaksa Agung. Pengacara senior OC Kaligis, yang menjadi pengacara Pemprov Medan dan diduga menyuap hakim PTUN Medan, juga sempat menjadi pengurus Nasdem.

Bahkan, Gubernur Sumut lewat pengacaranya, meminta penanganan kasus bansos Sumut dialihkan dari Kejaksaan Agung ke KPK.

Jaksa Agung mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melihat tanda-tanda KPK ingin mengambil alih kasus dana bansos Pemprov Sumut. "KPK pun tidak punya pretensi tidak akan mengambil alih kasus atau penanganan kasus bansos," ucap Prasetyo.

Ia menambahkan, pihaknya masih mengusut kasus korupsi dana bansos di Sumut. Kalaupun KPK ingin mengambil alih, Prasetyo mengungkapkan ada prosedur dan mekanisme yang harus diselesaikan.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Tonny Spontana mengatakan, Kejaksaan Agung menolak permintaan pihak Gatot, agar pengusutan kasus bansos dialihkan dari kejaksaan ke KPK.

"Sejak awal kasus itu memang ditangani Kejagung, KPK kan menangani kasus (suap) PTUN yang awalnya adalah operasi tangkap tangan, kemudian menyangkut pula ke Gubernur Sumut bersama istrinya," kata Tonny di kantornya, kemarin.

Tonny menambahkan, Kejagung juga sudah berkoordinasi dengan KPK apabila penyidik Kejagung hendak memeriksa Gatot. Namun Tonny belum bisa memastikan kapan pihaknya akan memanggil dan memeriksa Gatot, yang kini ditahan di Lapas Cipinang.

"Saksi-saksi yang lain sudah selesai diperiksa. Terakhir, wakil gubernurnya diperiksa. Setelah itu baru kami jadwalkan pemeriksaan gubernur. Kan dia enggak ke mana-mana sudah ada di KPK. Jadi koordinasi lebih mudah," katanya.

Mengenai isu ada oknum jaksa di Kejagung yang 'bermain' dalam kasus tersebut, Tonny mengatakan, lembaganya tak ambil pusing atas isu tersebut. "Sebut saja secara terbuka, tunjuk orangnya, kami ringkus. Sekarang kan sudah banyak jaksa dihukum," katanya.

Belum Kembali
Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi hingga kemarin sore belum berada di Medan. Sehari sebelumnya, Erry diperiksa Kejaksaan Agung di Jakarta.Menurut sumber, yang tidak mau disebutkan identitasnya, Erry menghadiri acara Geo Park Danau Toba, yang dilaksanakan Kementrian Parawisata bersama tujuh bupati kawasan Danau Toba di Hotel Saripan Pacipik, Jakarta.

Bagian Humas Pemprov Sumut juga mengaku belum tahu agenda Wakil Gubernur Sumut dan Sekda Sumut. "Hari ini belum tahu dek," ujar PNS di Bagian Humas Pemprov Sumut di ruang kerjanya, kemarin sekitar pukul 14.00 WIB.

Beberapa petugas Satpol PP yang bertugas di lantai I Kantor Gubernur mengaku, belum melihat Wakil Gubernur masuk kantor sejak pagi. "Belum ada masuk. Kalau Pak Sekda baru saja keluar," ujar petugas Satpol PP kepada Tribun.

Wakil Gubernur Sumut diperiksa penyidik Kejagung sebagai saksi kasus bansos Pemprov Sumut 2012-2013. Usai diperiksa, Erry mengaku sudah mengingatkan Gubernur terkait laporan pertanggungjawaban aliran dana bansos. Erry menyampaikan kepada Gatot soal hasil temuan BPK berupa dana bansos fiktif sebesar Rp 98 miliar.

"Tugas wakil kepala daerah memberi masukan kepada kepala daerah. Saya sudah mencoba menyampaikan hal itu, tapi keputusan di tangan pimpinan," kata Erry di Gedung Kejagung, Rabu lalu.

Erry menyebut, 223 lembaga tak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bansos. "Penerimanya kalau tak salah ada 223 lembaga yang belum beri pertanggungjawaban dan sisa Rp 50 miliar," ujarnya.

Terkait : #Nasional #SUMUT

Baca Juga :

(sumber)