JOKOWI INGIN MASYARAKAT BERPARTISIPASI MENJALANKAN RODA PEREKONOMIAN DENGAN RAJIN BERBELANJA

JAKARTA- Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 mencapai 5,3 persen dan jadi salah satu yang terbaik di dunia, Presiden Jokowi berharap angka yang lebih tinggi. Salah satunya yakni dengan mendorong konsumsi atau belanja masyarakat dan tidak membiarkan uang tersimpan di bank.

Saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Novotel, Balikpapan, Kamis (23/2), Jokowi menyoroti ratusan triliun dana yang mengendap di bank. Padahal jika dibelanjakan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Di tahun 2022 ada angka Rp 690 triliun dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan. Artinya masyarakat ngerem tidak ingin belanja, tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke pasar, tidak ingin datang ke mal, tidak datang ke toko. Belanja tidak, lebih baik disimpan di bank, ini tidak boleh,” kata Jokowi di hadapan para gubernur se-Indonesia.

“Jangan lagi ada yang mengerem masalah itu ini juga menyangkut belanja konsumsi masyarakat konsumsi rumah tangga, hati-hati mengenai ini. Kelihatannya sepele, tapi jangan sampai Rp 690 triliun itu tetap ngendon ditabung di bank. Ndak... itu enggak baik untuk pertumbuhan ekonomi.”

Mengutip data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana nasabah yang tersimpan di perbankan per Desember 2022 sebenarnya jauh lebih besar. 

Ada sebanyak 508.546.341 rekening yang terdaftar  di perbankan, dengan total nilai simpanan Rp 8.202 triliun.

Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan Desember 2021 yang sebanyak 386.319.094 rekening dengan total nilai simpanan Rp 7.546 triliun. Jumlah sebanyak itu mencakup simpanan berupa tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan deposit on call (DOC).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto mengatakan pemerintah perlu memberikan daya tarik untuk mewujudkan spending money yang diminta oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Dalam konteks menarik minat konsumsi kelas menengah atas, pemerintah bisa memberikan subsidi down payment untuk pembelian kendaraan bermotor atau rumah," kata Agus dikonfirmasi Tempo, Sabtu 25 Februari 2023.

Agus mengatakan daya tarik juga bisa diberikan pemerintah dengan diskon perjalanan wisata baik itu untuk transportasi ataupun akomodasinya berupa hotel dan restoran. Atau bisa juga dari sisi supply-nya.

"Pemerintah bisa memberikan tax holiday atau subsidi ke para pelaku industri sehingga mereka bisa menurunkan harga jualnya sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan konsumsi," kata dia. 

Ia mengatakan daya beli masyarakat belakangan sedang mengalami penurunan, namun kelas menengah masih tergolong aman dan masih mampu mendorong pemulihan keuangan negara dengan konsumsi.

"Daya beli masyarakat dalam beberapa waktu terakhir ini memang mengalami penurunan, namun kelompok masyarakat menengah atas tidak begitu terdampak," kata Agus.

Tweet