JOKOWI SIAPKAN PLAN B JIKA HASIL GUGATAN WTO TIDAK MENGUNTUNGKAN INDONESIA

 

JAKARTA- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tak gentar jika nantinya Indonesia kalah dalam gugatan yang diajukan Uni Eropa (UE) kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait penghentian ekspor produk bijih nikel mentah. Hilirisasi tambang tetap menjadi komitmen pemerintah.

"Nggak ada masalah kalau katakanlah dia menang, kita buat aturan baru lagi. Yang jelas bahwa kita harus membuat kebijakan untuk melakukan hilirisasi yang maksimal di Indonesia," ujar Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Menurut Bahlil, jika UE menang gugatan, pemerintah akan membuat aturan baru yang nantinya membuat negara-negara Eropa berpikir ulang untuk mengimpor bijih nikel asal RI. Salah satunya dengan menaikkan pajak ekspor untuk komoditas bijih nikel.

"Contoh katakan lah kalau ekspor kita naikkan pajak yang tinggi emang mereka mau bikin apa? Negara kita nggak boleh diatur atur-atur oleh negara lain. Kita harus berdaulat, kita harus konsisten untuk program hilirisasi harus dijalankan," kata dia.

Bahlil menginginkan agar Indonesia ke depan bisa menjadi negara industrialis khususnya di baterai mobil listrik. Ketetapan itu tidak bisa diganggu gugat bagaimana pun caranya.

"Harusnya masing-masing negara menghargai kedaulatan dan harus menghargai perencanaan pengembangan ekonomi dari masing-masing negara. Nggak boleh lagi ada suatu negara yang merasa lebih hebat dari negara lain," tambahnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku legawa jika Indonesia kalah atas gugatan di WTO. Terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di dalam negeri.

"Kelihatannya kita kalah (gugatan) di WTO, nggak apa-apa tapi industrinya sudah jadi dulu. Kalah nggak apa-apa, syukur bisa menang, tapi kalau kalah pun nggak apa-apa," terang Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (7/9/2022).
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sudah menyetop ekspor nikel mentah sejak 2019. Melalui penyetopan ekspor nikel, kata Jokowi, lompatan pendapatan negara bisa naik menjadi 19 kali lipat.

"Di tahun 2021 ketika kita hilirisasi nikel, kita dapat US$ 20,9 miliar. Lompatannya, nilai tambah lompatannya 19 kali. Ini kalau mulai tarik lagi setop tembaga, timah dan nikel," ungkap Jokowi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bercerita soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hampir dimusuhi banyak negara. Alasannya, karena sikap Jokowi yang enggan menandatangani perjanjian rantai bahan baku atau supply chain.

Cerita berawal dari saat Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G-20 di Roma, Italia akhir tahun lalu.

Disebutkan, dalam pertemuan itu, Jokowi disodori rencana kerja sama rantai pasok global. Tentu saja, menurut Jokowi, dia sempat tergiur mengikuti perjanjian itu.

Apalagi, katanya, setidaknya ada 16 negara yang sudah berkumpul menandatangani kesepakatan global supply chain itu.

Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia terus mengekspor bahan mentah.

"Begitu baca, masuk ke ruangan, ndak, ndak, ndak. Ndak, kita nggak ikut. Semua bubar, enggak jadi. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan, semua jadi buyar lagi, karena saya tahu sebenarnya yang diincar hanya kita saja," tegasnya.

Jokowi menegaskan dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal memiliki peran yang cukup besar.

Tweet