KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan anggaran sebesar Rp 35,2 miliar untuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang dialokasikan untuk pembangunan RSUD tipe C Prembun. Padahal, seharusnya Puskesmas rawat inap yang sudah ada di Prembun dapat lebih dimaksimalkan. Disisi lain, pembangunan RSUD Kebumen hingga saat ini belum selesai 100 persen.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dian Lestari, saat membacakan pandangan umumnya pada Rapat Parpurna DPRD Kebumen dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2015, di Ruang Paripurna, Senin (1/12).
Ia meminta, pembangunan fisik gedung RSUD baru segera diselesaikan, agar proses relokasi segera dapat dilaksanakan. Dengan demikian pengembangan pelayanan rumah sakit dapat segera direalisasikan, sekaligus untuk mendukung tercapainya kualitas layanan yang baik, dengan gedung yang representatif.
“Respon time petugas telah meningkat secara signifikan, terutama dalam penanganan kasus darurat. Namun sepertinya masih ada saja kasus-kasus yang terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain. Semisal korban kecelakaan, maupun penyakit lain. Kalau disebabkan minimnya peralatan maka sebaiknya pihak RSUD berupaya untuk melengkapi kebutuhan peralatan tersebut, dan diperlukan dukungan dari pemda,” kata Dian membacakan pandangan fraksinya.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Muhsinun, menyoroti anggaran untuk urusan pendidikan yang mencapai 53,2 persen dari total belanja. Tetapi 90 persen dari anggaran tersebut hanya untuk membayar belanja pegawai, sedangkan anggaran untuk peningkatan akses dan mutu masih sangat minim. Padahal kondisi angka partisipasi murni (APM) SD/MI Kebumen masih rendah sebesar 87,69 persen.
“Untuk mencapai target 100 persen ditahun 2015 sebagaimana mandat RPJMD kami meminta kepada ekesekutif untuk mengarahkan anggaran pendidikan guna memberikan akses pendidikan dan kualitas mutu pendidikan,” pinta FPKB.
FPKB juga menyoroti peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di RAPBD 2015 juga belum tergambarkan secara siginifikan walaupun beberapa kegiatan. “Seperti peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, kemitraan asuransi kesehatan sudah ada. Tetapi anggarannya juga masih minim terutama dalam hal peningkatan mutu pelayanan kesehatan,” ujar Muhsinun, saat membacakan pandangan fraksinya.
Namun demikian, FPKB memberikan apresiasi kepada Bupati Buyar Winarso, yang mampu meningkatkan pendapatan Kabupaten Kebumen. Ini merujuk pada 2010, awal masa kepemimpinan Bupati Buyar Winarso dan juga awal tahun RPJMD, angka pendapatan yang diperoleh Kabupaten Kebumen sebesar Rp 978 miliar lebih. Sedangkan pada 2015 pendapatan direncanakan mencapai Rp 1,972 triliun lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 49,5 persen. “Kami mengapresiasi keberhasilan peningkatan pendapatan yang sangat siginifikan pada masa kepemimpinan Bapak Bupati,” tegasnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada APBD 2010 sebesar Rp 58,742 miliar lebih. Sedangkan dalam dalam RAPBD 2015 sebesar Rp 173,4 miliar lebih. Mengalami kenaikan sebesar Rp 114,6 miliar lebih, atau 66 persen bila dibandingkan lima tahun yang lalu.
Sedangkan, Fraksi Partai Gerindra mengkritik keterlambatan pembahasan RAPBD 2015. Karena jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, RAPBD harus sudah diserahkan kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober.
“APBD 2015 pelaksanaannya bertepatan dengan berakhirnya periode RPJMD. Sehingga pada prinsipnya pelaksanaan program di tahun 2015 harus diarahkan guna mencapai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Fraksi Gerindra meminta kepada Eksekutif untuk fokus kepada pencapaian target RPJMD dan menunda kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan kepada pencapaian target yang telah ditentukan,” kata juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Ma’rifun.
Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada 2015 mendatang. Menurut pandangan Fraksi Partai Gerindra target ini merupakan hal yang positif dan optimistis mengingat trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen yang relatif fluktuatif pada kisaran 4-5 persen pada 3 tahun terakhir. Target ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya konkret guna mengungkit selisih sebesar 2 persen di tahun 2015.
“Fraksi Partai Gerindra mendukung sepenuhnya pemerintah daerah untuk melakukan percepatan melalui program dan kegiatan yang langsung berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Untuk itu kami berharap pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi program kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen,” pintanya.
Dorongan dan dukungan terhadap anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk 709 GTT/PTT non K1 dan K2 disampaikan Fraksi Partai Golkar. Namun demikian masih banyak GTT/PTT non K1 dan K2 belum dapat terakomodir karena adanya enam kriteria yang ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora).
“Untuk itu kami minta penjelasan dasar penetapan enam kriteria tersebut. Jika memungkinkan agar disesuaikan dengan UU Guru dan Dosen serta PP Nomor 74. Terhadap pemberian bantuan tersebut Fraksi Partai Golkar setuju dengan Bagian Keuangan agar dimasukkan kedalam bentuk kegiatan yaitu pemberian jasa untuk tenaga ahli, secara prinsip memiliki ketentuan regulasi legal dan aman,” kata juru bicara, Restu Gunawa, membacakan pandangan fraksinya.
Sedangkan, Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya, Qoriah Dwi Puspa, meminta BPBD dalam penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada antisipasi bencana. Karena ketika pendekatan yang dilakukan hanya pada penanganganan bencana maka tidak menyelesaikan masalah. “Untuk itu kami meminta kepada BPBD selalu berkordinasi dengan SKPD ataupun pihak lain dalam mengantisipasi adanya bencana,” ucapnya.
Dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi maupun sungai yang sudah dianggarkan Rp 2,5 miliar lebih untuk jaringan irigasi dan Rp 550 juta untuk selalu memperhatikan antisipasi bencana, dengan selalu mengamati tanggul maupun bendung yang berpotensi jebol yang mengakibatkan adanya bencana.
“Dalam rangka pencegahan dan penanganan bencana, fraksi kami meminta tambahan anggaran untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan sungai untuk penanganan tanggul-tanggul yang kritis sebagai antisipasi bencana dan juga penambahan anggaran untuk perbaikan kerusakan tanggul-tanggul sungai yang terkena bencana yang membutuhkan penanganan segera dan mendesak,” pintanya.
Sementara, Fraksi Keadilan Nurani, menyoroti pencapaian pengentasan kemiskinan. Didalam dokumen RPJMD target penurunan angka kemiskinan hingga 2015 sebesar 15,45 persen sedangkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Kebumen hingga saat ini 19,56 persen. Untuk itu perlu percepatan penurunan angka kemiskinan mengingat sekarang sudah dipenghujung tahun 2014. “Oleh karena itu kami Fraksi Keadilan Nurani mempertanyakan bagaimana langkah eksekutif untuk mencapai target RPJMD,” kata juru bicaranya, Nur Hidayati .
Fraksi Keadilan Nurani, juga menyoroti keadaan geografis Kebumen yang terdiri dari pantai di wilayah selatan mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang selama ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. “Untuk itu kami memint penjelasan apa strategi yang jitu dalam pengembangan kelautan di Kebumen. Bagaimana langkah eksekutif agar para nelayan mempunyai hasil tangkap ikan yang bagus yang dapat berdaya saing ekspor,” tutupnya.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo itu, dihadiri oleh 46 anggota DPRD, Bupati Buyar Winarso, Sekda Adi Pandoyo, dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Kebumen. Pada kesempatan itu, Rapat Paripurna juga mengumumkan perubahan nama Balegda menjadi Badan Pembentukan Perda dan Prolegda menjadi Badan Pembentukakn Perda.(ori/radarbanyumas)
_________________________________________________________________________________________
=============================================================
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dian Lestari, saat membacakan pandangan umumnya pada Rapat Parpurna DPRD Kebumen dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2015, di Ruang Paripurna, Senin (1/12).
Ia meminta, pembangunan fisik gedung RSUD baru segera diselesaikan, agar proses relokasi segera dapat dilaksanakan. Dengan demikian pengembangan pelayanan rumah sakit dapat segera direalisasikan, sekaligus untuk mendukung tercapainya kualitas layanan yang baik, dengan gedung yang representatif.
“Respon time petugas telah meningkat secara signifikan, terutama dalam penanganan kasus darurat. Namun sepertinya masih ada saja kasus-kasus yang terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain. Semisal korban kecelakaan, maupun penyakit lain. Kalau disebabkan minimnya peralatan maka sebaiknya pihak RSUD berupaya untuk melengkapi kebutuhan peralatan tersebut, dan diperlukan dukungan dari pemda,” kata Dian membacakan pandangan fraksinya.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Muhsinun, menyoroti anggaran untuk urusan pendidikan yang mencapai 53,2 persen dari total belanja. Tetapi 90 persen dari anggaran tersebut hanya untuk membayar belanja pegawai, sedangkan anggaran untuk peningkatan akses dan mutu masih sangat minim. Padahal kondisi angka partisipasi murni (APM) SD/MI Kebumen masih rendah sebesar 87,69 persen.
“Untuk mencapai target 100 persen ditahun 2015 sebagaimana mandat RPJMD kami meminta kepada ekesekutif untuk mengarahkan anggaran pendidikan guna memberikan akses pendidikan dan kualitas mutu pendidikan,” pinta FPKB.
FPKB juga menyoroti peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di RAPBD 2015 juga belum tergambarkan secara siginifikan walaupun beberapa kegiatan. “Seperti peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, kemitraan asuransi kesehatan sudah ada. Tetapi anggarannya juga masih minim terutama dalam hal peningkatan mutu pelayanan kesehatan,” ujar Muhsinun, saat membacakan pandangan fraksinya.
Namun demikian, FPKB memberikan apresiasi kepada Bupati Buyar Winarso, yang mampu meningkatkan pendapatan Kabupaten Kebumen. Ini merujuk pada 2010, awal masa kepemimpinan Bupati Buyar Winarso dan juga awal tahun RPJMD, angka pendapatan yang diperoleh Kabupaten Kebumen sebesar Rp 978 miliar lebih. Sedangkan pada 2015 pendapatan direncanakan mencapai Rp 1,972 triliun lebih, atau mengalami kenaikan sebesar 49,5 persen. “Kami mengapresiasi keberhasilan peningkatan pendapatan yang sangat siginifikan pada masa kepemimpinan Bapak Bupati,” tegasnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada APBD 2010 sebesar Rp 58,742 miliar lebih. Sedangkan dalam dalam RAPBD 2015 sebesar Rp 173,4 miliar lebih. Mengalami kenaikan sebesar Rp 114,6 miliar lebih, atau 66 persen bila dibandingkan lima tahun yang lalu.
Sedangkan, Fraksi Partai Gerindra mengkritik keterlambatan pembahasan RAPBD 2015. Karena jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, RAPBD harus sudah diserahkan kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober.
“APBD 2015 pelaksanaannya bertepatan dengan berakhirnya periode RPJMD. Sehingga pada prinsipnya pelaksanaan program di tahun 2015 harus diarahkan guna mencapai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Fraksi Gerindra meminta kepada Eksekutif untuk fokus kepada pencapaian target RPJMD dan menunda kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan kepada pencapaian target yang telah ditentukan,” kata juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Ma’rifun.
Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada 2015 mendatang. Menurut pandangan Fraksi Partai Gerindra target ini merupakan hal yang positif dan optimistis mengingat trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen yang relatif fluktuatif pada kisaran 4-5 persen pada 3 tahun terakhir. Target ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya konkret guna mengungkit selisih sebesar 2 persen di tahun 2015.
“Fraksi Partai Gerindra mendukung sepenuhnya pemerintah daerah untuk melakukan percepatan melalui program dan kegiatan yang langsung berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Untuk itu kami berharap pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi program kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen,” pintanya.
Dorongan dan dukungan terhadap anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk 709 GTT/PTT non K1 dan K2 disampaikan Fraksi Partai Golkar. Namun demikian masih banyak GTT/PTT non K1 dan K2 belum dapat terakomodir karena adanya enam kriteria yang ditetapkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora).
“Untuk itu kami minta penjelasan dasar penetapan enam kriteria tersebut. Jika memungkinkan agar disesuaikan dengan UU Guru dan Dosen serta PP Nomor 74. Terhadap pemberian bantuan tersebut Fraksi Partai Golkar setuju dengan Bagian Keuangan agar dimasukkan kedalam bentuk kegiatan yaitu pemberian jasa untuk tenaga ahli, secara prinsip memiliki ketentuan regulasi legal dan aman,” kata juru bicara, Restu Gunawa, membacakan pandangan fraksinya.
Sedangkan, Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya, Qoriah Dwi Puspa, meminta BPBD dalam penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada antisipasi bencana. Karena ketika pendekatan yang dilakukan hanya pada penanganganan bencana maka tidak menyelesaikan masalah. “Untuk itu kami meminta kepada BPBD selalu berkordinasi dengan SKPD ataupun pihak lain dalam mengantisipasi adanya bencana,” ucapnya.
Dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi maupun sungai yang sudah dianggarkan Rp 2,5 miliar lebih untuk jaringan irigasi dan Rp 550 juta untuk selalu memperhatikan antisipasi bencana, dengan selalu mengamati tanggul maupun bendung yang berpotensi jebol yang mengakibatkan adanya bencana.
“Dalam rangka pencegahan dan penanganan bencana, fraksi kami meminta tambahan anggaran untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan sungai untuk penanganan tanggul-tanggul yang kritis sebagai antisipasi bencana dan juga penambahan anggaran untuk perbaikan kerusakan tanggul-tanggul sungai yang terkena bencana yang membutuhkan penanganan segera dan mendesak,” pintanya.
Sementara, Fraksi Keadilan Nurani, menyoroti pencapaian pengentasan kemiskinan. Didalam dokumen RPJMD target penurunan angka kemiskinan hingga 2015 sebesar 15,45 persen sedangkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Kebumen hingga saat ini 19,56 persen. Untuk itu perlu percepatan penurunan angka kemiskinan mengingat sekarang sudah dipenghujung tahun 2014. “Oleh karena itu kami Fraksi Keadilan Nurani mempertanyakan bagaimana langkah eksekutif untuk mencapai target RPJMD,” kata juru bicaranya, Nur Hidayati .
Fraksi Keadilan Nurani, juga menyoroti keadaan geografis Kebumen yang terdiri dari pantai di wilayah selatan mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang selama ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. “Untuk itu kami memint penjelasan apa strategi yang jitu dalam pengembangan kelautan di Kebumen. Bagaimana langkah eksekutif agar para nelayan mempunyai hasil tangkap ikan yang bagus yang dapat berdaya saing ekspor,” tutupnya.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo itu, dihadiri oleh 46 anggota DPRD, Bupati Buyar Winarso, Sekda Adi Pandoyo, dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Kebumen. Pada kesempatan itu, Rapat Paripurna juga mengumumkan perubahan nama Balegda menjadi Badan Pembentukan Perda dan Prolegda menjadi Badan Pembentukakn Perda.(ori/radarbanyumas)
=============================================================
0 Response to "Pembangunan RSUD Prembun Dikritik"
Post a Comment